Jakarta (Newtechclub.com) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak. Tanpa pendekatan etis dan kritis, teknologi ini justru berpotensi memperkuat bias sosial dan melebarkan kesenjangan yang sudah ada.
“Ini alarm bagi kita semua. Jika tidak hati-hati, AI malah bisa memperdalam jurang ketimpangan dan mengabadikan bias yang selama ini kita perjuangkan untuk dihilangkan,” tegas Meutya dalam acara di Jakarta Selatan, Kamis (tanggal).
AI Berkembang Cepat, Tapi Tidak Selaras dengan Nilai Lokal
Meutya menegaskan bahwa perkembangan AI saat ini bergerak jauh lebih cepat daripada perkiraan kebanyakan orang. Namun, negara-negara maju di Global Utara mendominasi pengembangan sistem AI ini. Kondisi ini menciptakan masalah karena data dan logika yang mereka pakai seringkali tidak sesuai dengan realitas sosial-budaya di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia.
“Kita tidak bisa asal pakai. “Sistem AI buatan luar negeri seringkali gagal menangkap kompleksitas budaya kita,” tegas Meutya. Tanpa adaptasi yang tepat, teknologi ini malah berpotensi mengukuhkan prasangka dan memperparah ketimpangan sosial yang sudah telanjur mengakar.
baca juga: Usai Ani di Grok, Elon Musk Pamer Teman AI
Di sini, Meutya mengangkat istilah alignment problem—fenomena di mana AI terlihat objektif, padahal sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai moral.
“Ini bukti bahwa AI bisa jadi alat yang bias jika tidak dikembangkan dengan prinsip etika yang kuat,” jelasnya. Tanpa pengawasan, teknologi yang seharusnya membantu malah berbalik merugikan kelompok tertentu.
baca juga: Ternyata Adopsi AI Tingkatkan Risiko Kebocoran Data, Simak!
Meutya menekankan bahwa di tengok derasnya perkembangan AI, pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak boleh ketinggalan. Bahkan, menurutnya, ini sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur digital.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada teknologinya, tapi juga pada manusianya,” tegasnya. Untuk itu, pendekatan berbasis nilai lokal, etika, dan kesadaran kritis harus jadi prioritas. Tujuannya jelas: agar AI tetap menjadi alat bantu, bukan penguasa yang mengendalikan manusia.
“Kita perlu mendorong literasi digital, pemahaman etis, dan kearifan lokal. Dengan begitu, AI yang kita gunakan benar-benar membawa manfaat, bukan malah menciptakan masalah baru,” pungkas Meutya.
baca juga: ai masih butuh sentuhan manusia
Meutya juga menyarankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat untuk memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab. Regulasi yang jelas dan pelatihan SDM menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya jadi pengguna pasif, tapi juga pemain aktif dalam pengembangan AI yang beretika.
“Kita harus mulai sekarang. Jika tidak, kita akan terus bergantung pada sistem buatan luar yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai kita,” tutupnya.
Dengan pendekatan yang tepat, AI bisa menjadi solusi—bukan masalah baru—bagi Indonesia di masa depan.