Jakarta (Newtechclub) – Telkomsel dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan terbaru pemerintah yang membatasi penggunaan kartu SIM berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Aturan ini membatasi maksimal tiga nomor per operator untuk satu NIK. Vice President Corporate Communications & CSR Telkomsel, Saki H. Bramono, menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
“Kami selalu berkomitmen mematuhi semua regulasi, termasuk aturan NIK ini,” tegas Saki di Jakarta Selatan, Selasa lalu. Telkomsel aktif memantau mitra distributor dan reseller agar tidak menjual atau mengaktifkan kartu SIM secara ilegal. Saki menambahkan, perusahaan telah memberikan panduan lengkap kepada seluruh mitra bisnis untuk memastikan proses aktivasi kartu SIM sesuai aturan.
“Kami tidak pernah membiarkan aktivasi nomor di luar ketentuan berlaku,” jelasnya. Telkomsel juga tidak main-main dalam memberikan sanksi kepada distributor atau reseller yang kedapatan melanggar. Sanksi tersebut mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS), mulai dari peringatan tertulis hingga pemutusan kerja sama jika pelanggaran terus berulang.
“Kalau mitra bandel, ya kami beri surat peringatan. Kalau masih bandel juga, ya terpaksa kami hentikan kerja samanya,” tegas Saki.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan panggilan spam dan penyalahgunaan kartu SIM. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Meutya Hafid, sebelumnya telah menyatakan bahwa pembatasan tiga nomor per NIK bertujuan meningkatkan keamanan digital.
“Ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tapi justru melindungi mereka,” ujar Meutya. Pemerintah telah meminta operator seluler memutakhirkan data pelanggan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan baru ini.
Selain pembatasan kartu fisik, Kominfo juga mendorong masyarakat beralih ke eSIM. Teknologi ini dinilai lebih aman karena memerlukan verifikasi biometrik, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan identitas.
Telkomsel Proaktif Awasi Distributor & Reseller
Telkomsel tidak hanya berhenti pada pernyataan kesiapan. Perusahaan ini secara aktif mengawasi seluruh mitra distribusinya untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penjualan kartu SIM. Saki menjelaskan, setiap mitra wajib mengikuti pedoman aktivasi yang telah ditetapkan.
“Kami punya sistem monitoring ketat,” ungkapnya. Setiap pelanggaran akan langsung ditindak tegas. Bahkan, Telkomsel menggunakan teknologi verifikasi real-time untuk memastikan setiap aktivasi kartu SIM sesuai data NIK yang valid.
Dukungan Penuh untuk eSIM
Di tengah pembatasan kartu fisik, Telkomsel mendorong adopsi eSIM. Teknologi ini tidak hanya lebih praktis, tetapi juga lebih aman. Dengan verifikasi biometrik wajib, eSIM memastikan bahwa hanya pemilik sah yang bisa mengaktifkan nomor.
“eSIM adalah masa depan,” kata Saki. “Kami mendorong pelanggan untuk beralih karena lebih aman dan fleksibel.”
Respons Positif dari Publik
Kebijakan pembatasan kartu SIM ini mendapat tanggapan beragam. Sebagian masyarakat menyambut baik, menganggap langkah ini bisa mengurangi spam dan penipuan. Namun, ada juga yang khawatir dengan proses verifikasi yang dinilai rumit.
“Kalau memang bisa mengurangi penipuan, saya setuju saja,” kata Andi, seorang pengguna Telkomsel di Jakarta. “Tapi prosesnya jangan sampai menyulitkan.”
baca juga: AI dan Keamanan Siber Marketplace, Simak Lengkapnya!
Pemerintah dan operator seperti Telkomsel akan terus berkoordinasi untuk memastikan aturan ini berjalan lancar. Kominfo berjanji akan memantau implementasinya, sementara Telkomsel siap memberikan edukasi kepada pelanggan.
“Kami akan terus sosialisasikan aturan ini,” pungkas Saki. “Tujuannya satu: keamanan dan kenyamanan pelanggan.”
Dengan langkah-langkah ini, Telkomsel dan pemerintah berharap bisa menekan penyalahgunaan kartu SIM sekaligus meningkatkan keamanan digital di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk segera memutakhirkan data mereka agar tidak terkena dampak pembatasan ini.
Bagaimana pendapatmu? Setuju dengan aturan baru ini?